Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. Larangan Bagi Kepala Daerah Pasal 48. Dengan demikian, dapat. Bappeda; Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi, Beserta Peranannya. Dalam penelitian ini penulis membandingkan atau mengkomparasikan 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 tentang. . Tugas Dan Wewenang. besarnya saja tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwa ―dipilih secara demokratis‖. Posted on Januari 9, 2021 by Hanan Kuncoro in Pengetahuan. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan. 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : Kewenangan pemerintah pusat. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Kepala daerah dibagi menjadi kepala daerah provinsi yang. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari. Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan terkait jabatan kepala desa adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang Desa). B. 12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ( BNPP) atau dikenal dengan BASARNAS, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan ( Search And Rescue /SAR ). go . Ini merupakan dua istilah yang berbeda, sebagaimana diungkapkan oleh Warren Bennis dalam bukunya “On Becoming a Leader”. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 225 – Pasal 230) dan dalam Ketentuan Peralihan (Pasal 233 – 235). Berikut ini ulasan mengenai pengertian negara menurut para ahli beserta fungsi, unsur-unsur dasar, dan bentuknya yang telah dirangkum oleh Liputan6. Dengan demikian, total PKD yang harus diangkat oleh pemerintah sampai 2024 adalah 272. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. A. Kepala dan pemimpin mempunyai persamaan dan perbedaan. Namun seringkali istilah tersebut membuat. A. otonom. Pengertian Pemerintah Dearah . 1. Pengertian Pemerintah Dearah . Pada Orde Baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kepala Adat mempunyai pengertian adalah seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus. oleh karena itu, maksud dan tujuan pelaksanaan pemilukada tidak ada bedanya dengan maksud dan tujuan pelakasanaan pemilu pada umumnya. C. 8. Selanjutnya baik DPRD maupun Kepala Daerah akan menanggapi dengan memberikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan, hal tersebut bertujuan. PMDN NO. e. Artikel ini mencoba untuk mengetahui dan membahas perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. Para penjabat ini menggantikan posisi lima gubernur definitif yang habis masa jabatannya. . Asas, Fungsi, Tugas, Hak & Kewajiban. Kepala Kantor Kedinasan; Sekretaris Daerah; Kepala Bagian Kantor Daerah; Kepala Bidang; Kepala Seksi Penugasan; Camat; Lurah . 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemerintahan di tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Pengertian Otonomi Daerah. Menurut undang-undang ini, yang termasuk pejabat negara,. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. Raja. 5 Tahun. Pemerintah Daerah 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu lembaga teknis daerah di bidang penelitian sekaligus perencanaan pembangunan daerah. Selain kepala daerah, wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku wakil kepala daerah juga memiliki tugas beserta kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah dalam hal-hal tertentu. Wakil kepala daerah di indonesia dalam menjalankanPengertian Pemerintah Daerah – Seperti yang di atur dalam undang-undang dimana Negara mengakui serta menghormati dari berbagai satuan pemerintahan daerah baik itu yang sifatnya secara khusus atau istimewa. Pemilihan kepala. Inilah rangkuman definisi kepala daerah berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan berbagai referensi lainnya. 1. Peraturan bupati/walikota digolongkan sebagai peraturan kepala daerah (“Perkada”) oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan. Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, dan Landasan Hukum. BAB I PENDAHULUAN. Persamaannya adalah: a. H. Unsur staf ditempatkan dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Selain penyebutan yang berbeda, para ahli juga mendefinisikan desa dengan berbagai pengertian. Dalam hal ini, penjabat sementara (Pjs) gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sedangkan penjabat sementara (Pjs) bupati/wali kota ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur. Tata Cara dan Proses Pesta Demokrasi di Daerah 157 BAB IV ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH 189 A. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Pengertian Pemilukada. 7. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. PEMERINTAH DAERAH. Larangan bagi kepala daerah terkait dengan pemberhentian jabatan kepala daerah. 3. Latar Belakang. Melalui pilkada diharapkan terpilih pemimpin- pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam. Mahasiswa : 01410090. 3 Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah. 2. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah,. Pengertian Kepala Desa Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah memiliki hak yang diantaranya. Hal ini nampak balk mengenai pengesahan talon Kepala Daerah dan Wakilnya maupun proses pelantikan serta proses pengesahan dalam. Pengertian Tunjangan Kinerja Terkait tunjangan kinerja, Pasal 81 UU 5/2014 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas lain akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali. Ayat (5) menerangkan pertanggung jawaban camat adalah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Sekretaris daerah propinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas. Sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta. Walaupun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, Peraturan Desa tidak dikategorikan sebagai peraturan daerah berdasarkan UU No. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa: “ Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli ”. Adapun tujuan dalam penelitian ini “untuk mengetahui dan Menganalisis Proses Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia”. Pembentukan Desa dan Kelurahan adalah. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas. Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil gubernur untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. 32 Tahun 2004. 3. Baca juga Konsep Upaya, Definisi Pemerintah, Pengertian Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa Beserta Tugasnya Dalam PembangunanBAB II KAJIAN PUSTAKA A. Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa,. Perbedaan desa dan kelurahan yang paling mendasar dapat kita lihat dalam sebutan pemimpinnya. Pemberhentian kepala daerah diatur dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa kepala daerah berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak mengangkat karena: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikanPengertian Tugas Pembantuan. Saraswati, R. 2. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. Melakukan pengawasan dan memintalaporan KPUD dalam penyelenggaraan pemeilihan kepala daerah. Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung. Kepala daerah baik wali kota dan bupati, melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh secretariat daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 11 Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan. Pengertian Pemerintah Daerah, Ciri,. Pemimpin desa disebut sebagai kepala desa, sedangkan pemimpin dari kelurahan disebut sebagai lurah. BKD dipimpin oleh kepala daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan dan pengelolaan administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan. - Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu,. 9 Dengan berbagai permasalahan tersebut, menghendaki adanya perubahan antara hubungan antara pusat. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala. - 7 -. Pendapatan Asli Daerah : Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas,dan penerimaan lain-lain. a. Pengertian Produk Hukum Daerah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Namun apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak ada kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan tersebut, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan kepada DPRD,. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pengertian dan Cakupan Otonomi Daerah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya pada Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Akan tetapi, sebenarnya kata provincie itu pun berasal dari bahasa Latin, yaitu provinciae yang berarti daerah kekuasaan. Badan SAR Nasional. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan Rakyat di daerah terdiri atas unsure-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tersebut. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil. Awalnya, pemilihan Kepala Daerah itu adalah bagian dari Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, dengan menggunakan istilah Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat ―Pilkada‖ . Kepala Dinas dalam melaksanakantugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inilah rangkuman. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (uu pemerintah daerah). Menurut Permendagri No. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. Bahwa Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Negara. Menurut artikel jurnal Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23. TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH A. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat provinsi;. Perbedaan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Proses Pengangkatan. Namun pemilu sering diartikan dalam konteks yang lebih luas. Pengertian Secara Langsung Menurut Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, adalah: 1. Kewenangan Plt sendiri memiliki batasan kewenangan yang telah di tetapkan. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Otonomi. Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. l. Kepala SKPD bagi SKPD yang dipimpinnya berdasarkan pasal 6 ayat (1). Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII,. Menurut Kabul (2007 : 63) Patriotisme dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sifat kepahlawanan adalah merupakan salah satu bagian dari sikap. Pengertian Pemilihan Langsung Sebelum kita merangkai arti kedua kata tersebut, kita lihat terlebih dahulu pengertian pemilihan. s. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Inilah rangkuman definisi kepala daerah berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan. Dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia, Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten, yang merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda. KetentuanKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: a. PENGERTIAN PENGELOLA KEUANGAN 1. yaitu kepala daerah menetapkan gaji sebagai satu-satunya komponen remunerasi atau remunerasi ditetapkan sebagai tunjangan tersendiri di luar penghasilan dan tidak memperhitungkan tunjangan-. 6. (Baca juga : Kewajiban dan Wewenang Kepala Desa) UU No. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). PENGERTIAN PENGELOLA KEUANGAN 1. Dalam UU tersebut,. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA) Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala. . Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam). Pengertian APIP adalah. A. Pengertian kepala desa. Berikut penjelasannya: Sekretariat Daerah. Pada Era Reformasi, ada beberapa undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22. A Head of the Region. Pengertian Pemerintah Daerah. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. 54 Tahun 2010. Otonomi berasal dari kata autonomy yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu auto dan nomy,. Menguatnya sikap Primordialisme yang dilandasi sifat kedaerahan, kesukuan maupun. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau. Status kepala daerah menurut undang-undang. Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang sebelumnya didahului dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) untuk pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan. Sebab pada saat itu daerah biasa tidak dapat memiliki wakil kepala daerah. Pengertian penyakit Masyarakat dalam Pasalmemberikan saran dan masukan kepada kepala daerah (bupati/walikota) tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Di bidang. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga. tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat juga melimpahkan sebagian urusan kewenangan yang berada di bawah kewenangannya kepada 48 Bagir, Manan. Sedangkan Lurah, atau pemimpin Kelurahan, memiliki status kepegawaian PNS. Tribratanews. Sekretaris/Kepala Bagian Umum, selaku pejabat kuasa pengguna anggaran/barang. 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari jumlah itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinannya tahun 2022 ini, dan sisanya di 2023.