peraturan tentang guru. MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU. peraturan tentang guru

 
 MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURUperaturan tentang guru  Paragraf 3 Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain Pasal 5Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang RI No

a-. Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. CARI. 4. Judul. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RepublikKetentuan batas usia pensiun PNS tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor: K. Semoga berbahagia. U. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak baik guru, kepala sekolah, pengawas maupun praktisi. Yth. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Nomor 54 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh. PERKIN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK. Tidak apa-apa sih, ini berarti membuka ruang selebar-lebarnya bagi. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : a. Selamat Datang di LLDIKTI Wilayah V. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. id. 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan. Guru berbakti membimbing anak. Judul. kepala sekolah adalah seorang guru yang mendapat tugas. Berbeda dengan honorer. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru T. Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tempat Penetapan. Untuk Para Pejabat Pimpinan Kepegawaian Pusat serta Wilayah, Mengenai Pengadaan ASN Tahun 2022. Pasal 30 (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena: a. PPPK mendapatkan hak sama dengan yang didapatkan PNS. Kemdikbud mengartikan guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa. 6. Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undnag No. T. Tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan; Mengingat : 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 6. E. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dosen; Mengingat : 1. Hal ini karena dalam aturan yang berlaku, ada sejumlah syarat untuk menghuni rumah dinas. B1/HK. 94/2021 tentang disiplin PNS terdapat peraturan baru terkait kewajiban jam kerja, sanksi/hukuman disiplin (hukdis) bagi yang tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu? Nah, tanggal 17 Juni 2022 lalu, Menpan RB membuat Surat Edaran Menpan No. 74 tahun 2008 - Tentang guru yang menyatakan bahwa beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Rehabilitasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan. 55 Tahun 2017. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri ini mengatur tentang tunjangan guru ASN Daerah diantaranya : Baca Juga. 16. Sebagai turunan peraturan menteri, aturan tentang Gerakan Literasi Sekolah tersebut telah disosialisasikan pula kepada seluruh sekolah di Indonesia. Setelah panjang lebar menguraikan aturan libur PNS, dalam pasal 17 PP ini mengecualikan ketentuan libur tersebut tidak berlaku bagi guru dan maha-guru (sebutan lama untuk "dosen"). Program umum berisi tentang wawasan yang diberikan pada guru terkait kebijakan pendidikan (kebijakan pengembangan profesionalisme guru) di tingkat daerah sampai. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk. (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. 5. CP & ATP. 2005 No. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan oleh DPR bersama Presiden pada 30 Desember 2005. id. Category. T. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 13. Kherysuryawan. U. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 8. Unduh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (“Permendiknas 58/2009”), dan. Sejarah Kode Etik Guru Indonesia. UU no. 03/2022 tentang Kerangka Kompetensi Literasi dan Numerasi bagi Guru Pada Sekolah Dasar yang terkait dengan Perdirjen GTK Nomor 6565/B/GT/2020. standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup. Fungsi guru sesuai Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Yang tidak kalah pentingnya dalam peran persekolahan adalah Kepala Sekolah. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara -3- jdih. Permendikbudristek 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain menyatakan bahwa Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagai dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yakni Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk. Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Mengingat : 1. Visi & Misi JDIH Kementerian Agama RI. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan setelah honorer dihapus,. Undang-Undang No. Ia mengatakan, dorongan membuat aturan baru ini karena Pemerintah Daerah ( Pemda) belum mengangkat guru PPPK padahal gaji para guru ini sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat. Unduh Rujukan. Untuk jenjang SMP paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah rombongan. 65 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20102017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah; Mengingat : 1. Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. 30 Mei 2017. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Peraturan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 2626/B/HK. Peraturan Pemerintah. Kumpulan Permendikbudristek tahun 2022 secara lengkap dapat di unduh pada tautan di bawah ini. Pasal 3 ayat 2 PP No. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. U. Ringkasnya, surat yang dirilis pada 3 Oktober 2017 ini menyatakan bahwa batas usia pensiun PNS minimal 58 tahun dan maksimal 65 tahun. perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan; Mengingat : 1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan JabatanTipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Nomor 4 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/KotaPusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012Berdasarkan data tersebut, terdapat informasi mengenai rasio murid-guru di 4 jenjang pendidikan sekolah yang tercatat oleh BPS yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peraturan Pemerintah No. 4. Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. 26-30/V. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; c. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2182/B/PD. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pejabat yang. PNS wajib tahu apa dasar hukum rumah negara. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PENDIDIKAN GURU. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik. Setiap memasuki tahun ajaran baru ataupun pada saat pergantian semester maka setiap sekolah pastinya. 74 Tahun 2008 tentang Guru,yakni : Merencanakan pembelajaran; Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu; Dengan memperhatikan tugas utama guru, maka seorang guru harus memenuhi syarat untuk menjadi guru. 2. Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen: Tajuk Entri Utama: Departemen Pendidikan Nasional: Nomor Peraturan: 14: Tahun Peraturan: 2005: Jenis Peraturan: Undang-undang: Tempat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 8. 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini tentu. PPPK dan PNS. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirPermendikbud No 15 Tahun 2020 Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah: 1. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik. Urutkan. 1 B. Beleid yang diteken Anas pada 6 Januari 2023 itu mencabut Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 9. RPP tentang perubahan kedua atas PP Nomor 74 tahun 2008 tentang guru dengan materi perubahan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dosen. Setelah selesai menjalani. 26-30/V. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. FILE-FILE PERATURAN. pdf. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah. 2. 17/2020, itulah termuat perubahan terkait cuti pagi guru dan dosen. Kemendikbudristek. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; c. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku 94 PERGUB terkait organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah. Adapun aturan dalam Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK sudah diperbarui. Gaji diberikan berdasarkan pada alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam satuan kerja yang menaungi. Tanggal Pengundangan. Keputusan Presiden. 4. Realisasi Serapan Anggaran (Data OMSPAN Per 12 Desember 2022) Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. 119-2/99 tentang Batas Usia Bagi PNS yang Memegang Jabatan Fungsional. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa, “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi. 13. 11 September 2023. Merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU no. "Selama ini kami mendorong pemerintah daerah (Pemda). Bagian Ketiga Pendidikan Menengah Pasal 18 (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor. Nomor Tambahan. Guru-guru dan maha-guru yang mendapat liburan menurut liburan yang. Tentang Tim Pendukung . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012. Permendikbud ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaa n dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 14. DAK Reguler 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pada postingan kali ini admin akan memberikan penjelasan tentang aturan jumlah jam mangajar yang harus di pahami oleh guru yang akan menerimakan tunjangan sertifikasinya sehingga pada proses pendataan yang dapat di cek melalui laman info GTK seluruh persyaratan dapat terpenuhi dan data dapat dinyatakan valid sehingga tunjangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 5. Guru secara umum bermakna pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Sekolah/Guru senior terhadap guru tentang pengawasan standar penilaian. KOMPAS. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. Untuk permenpanRb yang baru ini memang tak spesifik menjelaskan terkait dengan fungsional guru PNS tentang prosedur pelaksanaannya. Sementara di UU ASN tahun 2014, disebutkan tunjangan yang akan didapatkan PPPK juga setara dengan PNS, yakni diberikannya tunjangan kinerja serta tunjangan kemahalan yang diatur pada Pasal 80 ayat 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Aturan cuti PNS terbaru tertuang dalam Peraturan BKN No. Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 6. Informasi ini terkait dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16 Tahun 2009,TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Salinan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 15. Secara resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah merilis aturan terbaru mengenai kenaikan pangkat guru atau kenaikan pangkat Jabatan Fungsional untuk para guru dan pengawas sekolah.